KNPI dan Realitas Baru
21 Desember 2005
Idrus Marham, Ketua Umum DPP KNPI
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di era reformasi jelas berbeda dengan di masa lalu. Apa kekuatan yang membuat KNPI di era pemerintahan lalu tetap eksis?
Jika dikaji mendalam, itu antara lain karena dulu KNPI jelas tercantum dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Juga karena KNPI selalu mendapatkan anggaran dari pemerintah. Artinya, di masa lalu, KNPI sungguh-sungguh mendapatkan perhatian pemerintah.
Dulu KNPI juga berada dalam posisi sentral dalam seluruh dinamina kehidupan kepemudaan. Hampir seluruh kegiatan kepemudaan harus mendapatkan rekomendasi KNPI. Mau ke luar negeri pun harus melalui proses di KNPI. Di sisi lain, dulu ada korelasi sangat kuat antara posisi politik dan posisi di KNPI. Kalau sudah duduk di kursi pimpinan KNPI, biasanya orang tidak terlalu sulit menjadi anggota DPR. Sekarang, semua itu tidak ada lagi. KNPI tidak lagi tercantum dalam GBHN. Juga KNPI tidak lagi mendapat anggaran secara khusus, serta tidak memperoleh back up kekuasaan. KNPI tak lagi menjadi sentral kegiatan kepemudaan, dan tak punya korelasi kuat antara posisi di KNPI dengan posisi politik. Kini, menjadi Ketua Umum KNPI belum tentu diperhitungkan untuk posisi politik tertentu. Karena itu, dalam kepemimpinan KNPI periode saya, kami tekankan bahwa kekuatan KNPI ke depan terletak pada konsep dengan pendekatan fungsional. Prinsipnya, KNPI harus tetap menjadi wadah berhimpun secara riil. KNPI ke depan hendaknya tak hanya senang memperingati hari-hari bersejarah, tapi harus mempu menciptakan sejarah baru. Untuk bisa menciptakan sejarah baru, KNPI harus punya konsep yang jelas.
Dengan konsep yang jelas itu, KNPI kita harapkan mampu membuat program konkret yang bermanfaat bagi masyarakat. KNPI diharapkan bisa melakukan partisipasi dan kontribusi nyata dalam pembangunan. Seperti ditegaskan Presiden Yudhoyono, KNPI harus menjadi agen pembangunan. Tugas kita (pemuda) ke depan adalah membangun bangsa kita menjadi terhormat, bermartabat, dan maju dalam berbagai hal. Karena tidak lagi mendapatkan anggaran dari APBN, dalam melaksanakan programnya KNPI harus bisa bekerja sama dengan pihak mana pun yang concern terhadap kegiatan kepemudaan. KNPI tak bisa, misalnya, berharap mendapatkan anggaran penuh dari Kantor Menpora. Apa boleh buat, karena hubungan Kantor Menpora dan KNPI sekarang ini sebatas hubungan kemitraan. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=130447
